Situsartikel92.com, Sebuah Instansi pasti banyak melakukan persuratan, surat menyurat yang dilakukan juga bermacam-macam. Mulai dari surat perintah, surat keputusan, surat tugas, surat kuasa, surat pernyataan, surat keterangan, surat rekomendasi, dan lain sebagainya. Adapun pembahasan dalam artikel ini adalah surat keputusan (SK). SK yang dimaksud adalah Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Anggaran BOS Reguler.
Bendahara Sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan Sekolah, di lihat dari tugas dan fungsinya. Dengan begitu Sekolah wajib menetapkan salah satu Pegawai yang bertugas untuk mengelola keuangan Sekolah. Berawal dari sinilah sehingga Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Sekolah muncul.
Seperti yang kita ketahui bersama, setiap sekolah negeri dan swasta yang menerima dana BOS harus menunjuk seseorang untuk menjadi Bendahara BOS, di mana pun Anda berada. Khusus untuk sekolah umum, bendahara BOS harus berstatus ASN/PNS. Jika tidak ada guru di lembaga yang berstatus ASN/PNS, maka kepala sekolah wajib juga menjabat sebagai bendahara.
Guru yang diangkat sebagai Bendahara BOS ditetapkan dengan SK (Surat Keputusan) Bendahara BOS. Surat ini tentu berbeda dengan surat keputusan tim manajemen BOS. SK Bendahara menargetkan individu yang mengelola keuangan BOS di sekolah. Bagaimana format Surat Keputusan Bendahara BOS?
Saya yakin semua orang tahu bahwa dalam setiap dokumen bimbingan teknis yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selalu ada kata Bendahara BOS. Namun sayangnya, tidak ada contoh yang jelas mengenai format Surat Perintah Bendahara tersebut, yang dapat dijadikan acuan bagi instansi untuk menyusun Surat Perintah Bendahara tersebut.
Dasar yang kami gunakan disini adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 - 7791 Tahun 2018, yang dilampirkan sebagai contoh Surat Keputusan Bendahara BOS.
Pada butir B angka 2 surat pemberitahuan tersebut berbunyi: “Dalam rangka melaksanakan fungsi keuangan Dana BOS, atas usul Kepala SKPD yang menyelenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bupati/Walikota ditetapkan Bendahara Dana BOS pada Pelayanan Masyarakat (PNS) masing-masing Satuan Pendidikan dan Pendidikan Dasar Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.”
Dari penjelasan tersebut, sebenarnya posisi bendahara BOS (khususnya sekolah negeri) ditentukan langsung oleh bupati/walikota. Namun faktanya di lapangan, masih ada masyarakat yang belum melakukannya. Oleh karena itu, sekolah harus membuat anggaran keuangan sendiri untuk keperluan administrasi atau untuk menghimpun dana BOS di bank.
Berikut ini kami akan membagikan contoh Surat Keputusan Bendahara BOS dari Surat Edaran Rumah Dinas tersebut di atas. Anda dapat mengunduhnya melalui tautan di bawah ini:
>>> Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Sekolah <<<
Jika artikel ini kurang jelas atau mungkin masih ada pertanyaan yang perlu di tanyakan, anda bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang terdapat pada akhir artikel ini. Untuk mudah mendapatkan notifikasi terkait artikel pada situs www.situsartikel92.com. Silahkan klik tombol ikuti pada bagian kanan atas dari artikel ini. Karena akan menyajikan berbagai artikel yang menarik.
0 Komentar